Media CenterKU – Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, mewakili Bupati Kayong Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Sukadana, Senin (17/11/2025).
Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) II, Bima Arya Sugiarto, ini membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya Pengendalian Inflasi Daerah 2025, peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta evaluasi dukungan daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia dan menjadi forum penting untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat implementasi program-program nasional.
“Ini rakor rutin kita tentang inflasi yang biasa dikaitkan dengan beberapa agenda penting. Dalam hal ini, kita rangkaikan dengan pembahasan program MBG dan program perumahan,” ujar Bima saat membuka Rakor.
Wamendagri II itu menekankan bahwa inflasi nasional tidak lepas dari situasi global, namun langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah tetap dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi di tingkat lokal.
“Di bulan Oktober 2025 ini, Year-on-Year (YoY) angka inflasi kita berada di 2,86 persen. Dalam konteks global, Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 168 negara di dunia. Inflasi ini tentu tidak terlepas dari dampak global, selain faktor-faktor ekonomi domestik pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebut komoditas emas sebagai salah satu penyumbang inflasi, khususnya pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan andil sebesar 0,21 persen.
“Ada juga yang selalu kita kaji, yaitu kenaikan harga emas yang berdampak pada inflasi. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas, dengan andil 0,21 persen,” ungkapnya.
Menurut Bima, inflasi pada Oktober 2025 tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang tahun berjalan, dengan kenaikan sebesar 0,28 persen dibanding September.
“Adanya kenaikan dalam tiga bulan terakhir ini menunjukkan perlunya sinergi bersama dalam upaya menentukan langkah-langkah selanjutnya,” tegasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan merumuskan strategi efektif dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung keberhasilan program nasional yang bersifat langsung menyentuh masyarakat. (Diskominfo)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!