Media CenterKU - Dukungan terhadap kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Kayong Utara, yang menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin responsif, cepat, dan tepat sasaran dalam menjawab persoalan strategis sektor perikanan, khususnya yang berkaitan langsung dengan nelayan.
Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi adalah kelancaran proses layanan perizinan berusaha perikanan tangkap, termasuk perpanjangan izin usaha perikanan tangkap untuk tahun 2026. KKP memastikan seluruh proses perizinan berjalan tanpa kendala sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian berusaha sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa pemerintah hadir secara nyata untuk menjamin kelancaran layanan kepada pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia.
“Kami memastikan semuanya berjalan lancar dan tanpa kendala. Pemerintah hadir memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan pengelolaan perikanan tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Lotharia Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Latif menambahkan, dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya bencana alam, KKP juga menerapkan kebijakan prioritas pelayanan bagi daerah terdampak, khususnya di wilayah Sumatra.
“Saat ini, mengingat terjadinya bencana, maka proses perizinan diprioritaskan bagi daerah terdampak bencana di Sumatra,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen pelayanan maksimal, KKP bahkan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam layanan perizinan. Jumlah verifikator izin ditambah hingga empat kali lipat dan tetap bekerja penuh, termasuk pada hari libur.
“Di akhir tahun ini jumlah verifikator izin kami tambah empat kali lipat dari biasanya dan bekerja penuh setiap hari, termasuk di hari libur, semata-mata untuk memastikan proses layanan perizinan dan perpanjangan izin berjalan optimal,” tegas Latif.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, Satrio Wibowo, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah juga diwujudkan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sudah berjalan di 100 lokasi di seluruh Indonesia sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada nelayan kecil dan akan terus dilanjutkan hingga 1.000 lokasi sesuai arahan Presiden,” ungkap Satrio.
Untuk Kabupaten Kayong Utara, pemerintah daerah telah mengusulkan beberapa lokasi yang dinilai layak untuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih.
“Untuk Kabupaten Kayong Utara, Pak Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan tiga lokasi, yakni di Dusun Kecil, Padang, dan Pelapis. Namun belum terpilih pada 100 lokasi pertama. Mudah-mudahan dapat terealisasi pada tahap selanjutnya,” pungkasnya.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang terus berjalan secara berkelanjutan, dukungan dari daerah menjadi bukti bahwa kehadiran pemerintah melalui KKP dirasakan hingga ke wilayah pesisir dan pelosok, serta memberikan harapan dan kepastian bagi nelayan di daerah. (Diskominfo)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!