Media CenterKU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kayong Utara melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DinkesKB) Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Disdukcapil Kayong Utara pada Selasa (28/10/2025), sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik.
Kepala Dinas Dukcapil Kayong Utara, Aslinda, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berbasis data.
“Melalui kerja sama ini, kami memberikan hak akses data kependudukan kepada Dinas Kesehatan agar dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi data dalam berbagai pelayanan, seperti peserta BPJS, pasien puskesmas, serta program kesehatan dan keluarga berencana,” ujar Aslinda.
Ia menambahkan, pemanfaatan data yang akurat akan mempercepat proses administrasi dan meminimalisir kesalahan dalam pelayanan.
Lebih lanjut, dr. Maria menegaskan bahwa melalui integrasi data kependudukan, pihaknya dapat memperkirakan kebutuhan layanan ibu dan anak berdasarkan data kelahiran, serta melakukan intervensi yang lebih efektif.
“Dengan data yang valid, kami bisa mencegah pernikahan dini, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas keluarga di Kayong Utara,” tambahnya.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat dukungan kebijakan di bidang kesehatan dan kependudukan. Aslinda menekankan bahwa Disdukcapil akan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data penduduk.
“Pemanfaatan data dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundangan. Kami ingin memastikan bahwa data digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan publik,” katanya.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara optimistis bahwa integrasi data kependudukan dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perencanaan pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. (Diskominfo)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!